PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat koordinasi dalam rangka persiapan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Bumi Lancang Kuning. Rakor ini dilaksanakan di Gedung Daerah Balai Serindit, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Selasa (14/02/2023) malam. 

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar. Turut hadir Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Brigjen TNI (purn) Edy Natar Nasution, Kepala Polisi Daerah Provinsi Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal.

Kemudian, tampak hadir juga Komandan Resor Militer (Danrem) 031/Wirabima Brigjen Parlindungan Hutagalung, Danlanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Ian Fuady, dan Danlanal Dumai Kolonel laut Stanley Lekahena serta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau Dr Jaja Subagja, dan jajaran terkait lainnya.

Gubernur Syamsuar mengatakan, dilaksanakannya Rakor ini untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden RI Joko Widodo. Selain itu, juga hasil dari pertemuan bersama BMKG pusat. Di mana sebelumnya diperkirakan, bahwa dalam waktu dekat akan memasuki musim kemarau.

“Tentunya itu membuat kita lebih meningkatkan kewaspadaan. Oleh karena itulah memang pada malam ini kita berkumpul dalam rapat bersama Bupati dan Wali Kota serta dengan Forkopimda untuk membahas tentang persiapan penanganan Karhutla di Provinsi Riau, katanya.

Gubri Syamsuar menyampaikan, pada musim kemarau itu lahan-lahan seperti biasanya akan mengering. Dengan begitu, Riau yang mempunyai mayoritas tanah gambut ini akan rentan terjadinya kebakaran lahan. 

“Yang harus diketahui Riau ini mempunyai banyak lahan gambut, tentu itu sangat rawan dengan kebakaran lahan. Sehingga pada saat pertemuan dengan Kepala BMKG Pusat seminggu yang lalu itu, saya diingatkan bahwa tahun ini akan memasuki musim kemarau kering yang diperkirakan pada beberapa bulan mendatang,” katanya.

Diungkapkan Gubri, untuk mengantisipasi karhutla oleh karena itu, pihaknya telah memiliki sembilan arahan, yang pertama membentuk dan mengaktifkan posko satgas kebakaran hutan dan lahan tingkat kabupaten/kota sampai di tingkat kelurahan/desa.

“Kedua, mendeteksi dini dan pengecekan lapangan titik hotspot serta lakukan penanganan secara luas dan tepat, upayakan pemadaman sedini mungkin agar tidak membesar dan meluas,” ungkapnya.

Arahan poin ketiga, yaitu melalukan patroli rutin/mandiri/terpadu dan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan membakar. 

Keempat, menyiagakan seluruh sumberdaya baik personil/sdm maupun sarana prasarana kebakaran hutan dan lahan seperti mesin pompa pemadam, selang, kendaraan, operasional, sekat Kanal, embung, menara pemantau api, dan lain lain.

Kemudian, memastikan sarana prasarana tersebut berfungsi dengan baik, serta menyiapkan anggaran [rutin dan belanja tidak terduga] untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

“Kelima, Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait jajaran Forkopimda, dunia usaha, tokoh masyarakat/Adat/Agama, Akademisi, madia massa, dan relawan masyarakat peduli api atau MPA,” terang Gubri

Lalu, pada poin ke enam, Gubri menginstruksikan, bahwa untuk melaksanakan apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka untuk mengantisipasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

“Kemudian untuk poin ke tujuh, melakukan upaya pembahasan lahan gambut terutama di wilayah rawan karhutla. Kedelapan  menyiapkan sekat Kanal (canal blocking) dan embung air. Dan yang Terakhir, Mengaktifkan aplikasi pemantauan karhutla Dashboard Lancang Kuning,” ucapnya. 

Gubri Syamsuar berharap dengan adanya arahan tersebut Forkopimda bersama instansi terkait dapat bisa mempersiapkan diri dari berbagai kemungkinan hal yang akan terjadi. 

Sementara, berdasarkan data BPBD Riau, sejak awal Januari sudah 12,55 hektare lahan terbakar di Riau. Kebakaran paling banyak terjadi di Pekanbaru seluas 6,62 hektare. Selain Pekanbaru, kebakaran lahan juga terjadi di Bengkalis seluas 3,58 hektare, Kampar dan Dumai 1 hektare. Lalu, lahan terbakar juga terjadi di Inhu dan Siak tak sampai 1 hektare.

(Mediacenter Riau/bib)