Rabu, (06/04/2022) Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau  M.Edy Afrizal,SE.,MH mendampingi Gubernur Riau H. Syamsuar Menghadiri Rapat Koordinasi Antisipasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2022, bertempat di ruang serbaguna Sutopo Purwo Nugroho Lt.15 GRHA BNPB Jakarta Timur.#rakorkarhutla

Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto,S.Sos.,M.M.

Ia menginginkan, pemerintah daerah untuk terus fokus pada enam arahan Presiden RI terkait Karhutla yaitu: Prioritaskan upaya pencegahan, Infrastruktur monitoring dan pengawasan harus ada sampai tingkat bawah, Cari solusi permanen agar tidak ada yang membuka lahan dengan cara membakar, Lakukan penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut, Jangan biarkan api membesar, harus tanggap dan jangan sampai terlambat, Lakukan langkah penegakan hukum tanpa kompromi.

"Bencana Karhutla tahun 2022 ini harus terus menjadi perhatian bersama, sesuai arahan Presiden," ucapnya saat rapat koordinasi (rakor) dalam rangka penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2022 di Aula Sutopo Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (6/4/2022).

Letnan Jenderal TNI Suharyanto menyebutkan, dibandingkan tahun 2020 lalu, pada tahun 2021 terdapat tiga provinsi prioritas Karhutla yang mengalami penurunan luas Karhutla yaitu Jambi, Riau, dan Kalimantan Tengah.

Kemudian sebutnya, sedangkan tiga daerah yang mengalami peningkatan luas Karhutla provinsi prioritas yaitu Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimatnya Selatan (Kalsel), dan Sumatera Selatan (Sumsel).

"Meski demikian, dari tahun 2019-2021 terjadi tren penurunan luas lahan karhutla sekitar 78 persen. Dari 2016-2021 terjadi tren penurunan luas lahan gambut terbakar sekitar 92 persen. Provinsi luas karhutla terluas adalah NTT yang didominasi lahan savana padang rumput, semak belukar dan lahan pertanian kering," ujarnya.

Untuk menangani Karhutla ini, Kepala BNPB menyampaikan beberapa rekomendasi strategi penanganan bencana asap Karhutla, diantaranya : Gubernur sedini mungkin menetapkan siaga darurat bencana Karhutla, Melakukan Koordinasi dengan Bupati/Walikota di wilayahnya untuk menyusun rencana operasi penanganan karhutla.

Kemudian ia menambahkan, serta Libatkan komponen pentahelix, yaitu lembaga usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan media, Memperkuat upaya pencegahan melalui peningkatan kemampuan sistem peringatan dini, sosialisasi dan patroli Melaksanakan pemadaman titik api sedini mungkin.

Pencegahan Karhutla dapat dilakukan dengan cara Mengurangi kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar melalui pemberdayaan masyarakat, sosialisasi, edukasi dan penegakan hukum serta Mengerahkan sumber daya dan kekuatan yang tersedia dengan tepat dan cepat untuk melakukan antisipasi dan deteksi dini serta melaksanakan pemadaman api yang baru muncul sesegera mungkin.